Pembatalan Suatu Lelang

Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Dibawah Tekanan

Kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor 2356 K/Pdt/2008
Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Dibawah Tekanan Dan Dalam Keadaan Terpaksa Adalah Merupakan “Misbruik Van Omstandigheiden” Yang Dapat Dibatalkan Karena Tidak Lagi Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 1320 KUHPerdata

Idahan Arian

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 753K/PDT/2000
Pemberian Sawah Oleh Ayah Dan Ibu Kepada Anaknya Perempuan Yang Baru Kawin Sebagai Bekal Hidupnya Yang Disaksikan Oleh Pengetua Adat Pemberian Tersebut Dibenarkan Dalam Hukum Adat Batak (Idahan Arian)

Nebis In Idem

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 1226K/PDT/2001
Meski Kedudukan Subjeknya Berbeda, Tetapi Objek Sama Dengan Perkara Yang Telah Diputus Terdahulu Dan Berkekuatan Hukum Tetap, Maka Gugatan Dinyatakan Nebis In Idem

Anak, Bila Terjadi Perceraian

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 126K/PDT/2001
Bila Terjadi Perceraian, Anak Yang Masih Dibawah Umur Pemeliharaannya Seyogyanya Diserahkan Pada Orang Terdekat Dan Akrab Dengan Si Anak Yaitu Ibu

Sertifikat Tanah Yang Terbit Lebih Dahulu Dari Akta Jual Beli

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 1588K/PDT/2001
Sertifikat Tanah Yang Terbit Lebih Dahulu Dari Akta Jual Beli, Tidak Berdasarkan Hukum Dan Dinyatakan Batal, Penerbitan Sertifikat Tanah Tanpa Ada Pengajuan Permohonan Dari Pemilik Adalah Tidak Sah

Barang Jaminan Hanya Dapat Dijual Melalui Lelang

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 1400K/PDT/2001
Barang Jaminan Hanya Dapat Dijual Melalui Lelang, Bank Tidak Berhak Menjual Sendiri. Tanah Yang Dijaminkan Pada Bank Tanpa Seijin Pemilik, Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Adalah Batal Demi Hukum, Bantuan Terhadap Pelaksanaan Putusan, Maka Yang Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Bantahan Adalah Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukumnya Yang Menjalankan Putusan

Harus Dibuktikan Melalui Pemeriksaan Laboratorium Kriminologi

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 1974K/PDT/2001
Peralihan Hak Atas Tanah Dinyatakan Cacat Hukum Karena Pemalsuan Tanda Tangan Sehingga Batal Demi Hukum Jual Beli Tanah Harus Dibuktikan Melalui Pemeriksaan Dari Laboratorium Kriminologi Atau Ada Putusan Pidana Yang Menyatakan Tanda Tangan Dipalsukan

Sekaligus Mengajukan Gugatan

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 2671K/PDT/2001
Meski Kedudukan Para Penggugat Berbeda, Tetapi Sama-Sama Berkepentingan Atas Objek Sengketa. Demi Tercapainya Peradilan Yang Cepat, Murah Dan Biaya Ringan Beralasan Para Penggugat Secara Bersama-Sama Dan Sekaligus Mengajukan Gugatan

Gugatan Harus Ditolak

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 294K/PDT/2001
Dalam Hal Bukti Kepemilikan Penggugat Dapat Dilimpahkan Oleh Bukti Tergugat, Maka Gugatan Seharusnya Dinyatakan Tidak Terbukti, Bukan Dinyatakan Tidak Beralasan Karena Itu Gugatan Harus Ditolak

pekerja yang melakukan perbuatan melanggar hukum

KAIDAH HUKUM : Bahwa bagi para pekerja yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang termasuk dalam kategori kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h dan k Kep. Menaker Nomor Kep-150/Men/2000 dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Nomor Yurisprudensi : 250K/TUN/2002
Tanggal : 23 Oktober 2002.
Majelis Hakim :
1. Prof.Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.
2. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH.
3. Ny. Chairani A.Wani, SH.

Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Dibawah Tekanan

KYMA  No. 2356 K/Pdt/2008
Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Dibawah Tekanan Dan Dalam Keadaan Terpaksa Adalah Merupakan “Misbruik Van Omstandigheiden” Yang Dapat Dibatalkan Karena Tidak Lagi Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 1320 Kuhperdata

Pembatalan Suatu Lelang

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
No. 1068 K/Pdt/2008
Pembatalan Suatu Lelang Yang Telah Dilakukan Berdasarkan Adanya Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tidak Dapat Dibatalkan

Gugatan Penggugat Bertujuan Mengaburkan Kepastian Hukum, Sehingga Harus Ditolak

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
No. 634PK/PDT/2007
Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung) Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Sengketa Perburuhan Antara Penggugat Dan Para Tergugat, Sengketa Perburuhan Merupakan Wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). P4D, P4P Serta Pengadilan Tinggi TUN Telah Memutuskan Sengketa Tersebut, Dengan Demikian Gugatan Penggugat Ini Bertujuan Untuk Mengaburkan Kepastian Hukum, Sehingga Harus Ditolak

Yang Harus Membuktikan Adalah Pembeli

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor 1498K/PDT/2006
Untuk Membuktikan Apakah Jual-Beli Tanah Sengketa Terjadi Dengan Cara Yang Benar, Berdasarkan Asas Billijkheid Beginsel, Maka Yang Harus Membuktikan Adalah Pembeli (I.C Termohon Kasasi/Tergugat III), Karena Apabila Ia Benar Telah Membeli Tanah Tersebut, Maka Ia Akan Lebih Mudah Untuk Membuktikannya. Menurut Majelis Kasasi, Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi/Tergugat Iii Sebagai Dasar Telag Beralihnya Hak Atas Tanah Sengketa Kepada Termohon Kasasi/Tergugat Iii Mengandung Cacat Yuridis

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor 880K/PDT/2003
Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Kepengurusan Partai Yang Merupakan Masalah Internal Partai

Salah 1 Pihak Dalam Status Penahanan Perjanjian Sah

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor 792K/PDT/2002
Perjanjian Perdamaian Yang Disepakati Oleh Kedua Belah Pihak, Tanpa Ada Paksaan Dari Para Pihak Cakap Untuk Membuat Perjanjian, Meski Salah Satu Pihak Dalam Status Penahanan, Perjanjian Tersebut Adalah Sah

Surat Kuasa Yang Dilegalisir Oleh Panitera

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor 626K/PDT/2002
Surat Kuasa Yang Dilegalisir Oleh Panitera Selaku Pejabat Publik Di Pengadilan Maka Legalitas Dari Surat Kuasa Dapat Dibenarkan Dan Surat Kuasa Dinyatakan Sah

Hukum Adat : Anak Angkat Dan Berhak Mewarisi

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor 445K/PDT/2002
Orang Melanjutkan Segala Kewajiban Dari Orang Yang Meninggal Sesuai Dengan Keterangan Kepala Desa Dan Banjar Adat Dan Mengabenkan Yang Meninggal Tersebut, Terbukti Sebagai Anak Angkat Dan Berhak Mewarisi Harta Peninggalan

Perlawanan Terhadap Putusan Arbiter

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 2773K/PDT/2002
Permohonan Perlawanan Untuk Membatalkan Putusan Arbiter Adalah Cacat Formil Bila Diajukan Melebihi Tenggang Waktu 30 Hari

Jual Beli Rekayasa Dinyatakan Cacat Hukum

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 252K/PDT/2002
Jual Beli Tanah Jika Tidak Diikuti Dengan Penyerahan Tanah Dan Uang Penjualan Dipakai Untuk Membayar Hutang Kepada Pembeli Selisihnya Sangat Besar, Jumlah Tersebut Direkayasa Dan Dinyatakan Cacat Hukum

Purchase Order Merupakan Kesepakatan

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 1506K/PDT/2002
Purchase Order Yang Ditanda Tangani Oleh Kedua Belah Pihak Yang Mengikat Diri Merupakan Kesepakatan, Sehingga Berlaku Sebagai Undang-Undang Yang Mengikat Kedua Belah Pihak

Putusan KPPU Batal Demi Hukum

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 03K/KPPU/2002
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Yang Menggunakan Irah-Irah : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Adalah Cacat Hukum Dan Dinyatakan Batal Demi Hukum Karena Telah Melampaui Kewenangannya Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Kewajiban Memberitahu Keadaan Yang Sebenarnya

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 698PK/PDT/2001
Secara Yuridis Tertanggung Mempunyai Kewajiban Untuk Memberitahukan Keadaan Yang Sebenarnya Dari Kapal Yang Akan Diasuransikan, Jika Kenyataan Ada Yang Disembunyikan Sewaktu Penutupan Polis Asuransi Maka Perjanjian Asuransi Batal Demi Hukum

Asas Kebebasan Berkontrak

Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung [KYMA]
Nomor Yurisprudensi 3641K/PDT/2001
Dalam Azas Kebebasan Berkontrak, Hakim Berwenang Untuk Mewakili Dan Menyatakan Bahwa Kedudukan Para Pihak Berbeda Dalam Yang Tidak Seimbang, Sehingga Sengketa Pihak Dianggap Tidak Bebas Menyatakan Kehendak, Dalam Perjanjian Yang Bersifat Terbuka, Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sesuai Dengan Kepatutan Keadilan, Perikemanusiaan Dapat Dipakai Sebagai Upaya Perubahan Terhadap Ketentuan-Ketentuan Yang Disepakati Dalam Perjanjian

Satu surat bukti

KYMA : Putusan MA No.665 K/Sip/1973 terbit 1973
Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian.

Catatan dari buku desa (letter C)

KYMA : Putusan MA No.84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1973
Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti Lain.

surat bukti fotocopy

KYMA : Putusan MA No.3609 K/ Pdt/ 1985
Putusan MA No.112 K/ Pdt/ 1996
Bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.

sahnya jual beli tanah

KYMA : Putusan MA No.126 K/Sip/1976 Tanggal 4 April 1978
Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti.

pemindahan hak atas tanah

KYMA : Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979
Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidak-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan.

jual beli tanah harus dilindungi

KYMA : Putusan MA No.237 K/Sip/1968
Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi.

objek gugatan tidak jelas

KYMA : Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974
Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima

Ikut serta Kepala Desa dalam jual beli

KYMA : Putusan MA No.4/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958
Ikutnya sertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah bukanlah syarat mutlak dalam Hukum Adat, tetapi hanya suatu faktor yang menyakinkan bahwa jual beli yang bersangkutan adalah Sah.

gugatan tidak dapat diterima

KYMA : Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979
Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.

gugatan tidak diterima

KYMA : Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973
Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Turut Tergugat

KYMA : Putusan MA RI No.663 K/Sip/1971, Tgl 6 Agustus 1971
Jo. Putusan MARI No.1038 K/Sip/1972, Tgl 1 Agustus 1973
Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.

bukan nebis in idem.

KYMA : Putusan MA RI No.144 K/Sip/1973, Tgl 27 Juni 1973
Putusan declaratoir Pengadilan Negeri mengenai penetapan ahli waris/ warisan bukan merupakan nebis in idem.

tidak ada nebis in idem

KYMA : Putusan MA RI No.102 K/Sip/1968
Bila ternyata pihak-pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu, maka tidak ada nebis in idem

Menilai Harta Tidak Bergerak Dalam Keadaan Dihuni

Adalah tidak umum dalam dunia perniagaan untuk menilai harta kekayaan suatu perusahaan yang berupa harta yang tidak bergerak dalam keadaan dihuni ; maka dalam menilai harta milik firma yang berupa persil sengketa, tepatnya persil ini dinilai dalam keadaan kosong. (nilai persil dalam keadaan kosong Rp. 91.500.000,-; dalam keadaan dihuni Rp. 30.000.000,-).

Dalam hal ada tuntutan primair dan subsidiair, untuk ketertiban beracara, mestinya Pengadilan hanya memilih salah satu untuk dikabulkan dan tidak dapatlah kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidiair digunakan untuk mengabulkan gugatan primair dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair seperti yang dilakukan judex facti dalam perkara ini.

Yurisprudensi Mahkamah Agung | No. 882 K/Sip/1974 | Terbit : 1976 | Hal. 148-158

Janji Mengawini

KYMA : Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji tergugat asal untuk
mengawini penggugat asal, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan
dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan tergugat asal tersebut
merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian
terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib membayar kerugian.

sedangkan tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat asal terhadap
semua biaya yang telah dikeluarkan selama hidup bersama itu, haruslah
ditolak karena tidak diperjanjikan sebelumnya.

KYMA_3191KPdt1984

Penjatuhan Hukuman 1 Bulan

KYMA : Penjatuhan hukuman 1 bulan tidak memungkinkan adanya hukuman
bersyarat sebagai diatur dalam pasal 14 C ke 2 | KYMA_167KKr1979

Pinjam Tanah

KYMA : Meminjam sebidang tanah dari yang berhak guna digarap satu musim,
tetapi setelah waktu tiba untuk mengembalikannya pada yang berhak, tidak
dikembalikannya, malah dijual musiman kepada orang lain, dipersalahkan
melanggar pasal 385 [4] KUHP | KYMA_04KKr1973

pembagian waris [Islam]

Putusan MARI nomor 350 K/AG/1994 Tanggal 28 Mei 1997

Bahwa dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam, maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan.

rgsmitra

Eksepsi senada dengan jawaban

Putusan MARI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976

Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi”, maka harus dinyatakan ditolak.


klik disini

Eksepsi tergugat tidak bersandar hukum


Putusan Mahkamah Agung RI. nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988

Bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan “atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Add caption




Pengakuan Tergugat

Putusan MARI : Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971

Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti.


Obyek perkara dan tergugat berbeda

KYMA : Putusan MARI nomor 962 K/Pdt/95 Tanggal 17 Desember 1995

Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.


Beda tanggal surat kuasa dan surat gugatan

Putusan MARI Nomor 359 K/PDT/1992

Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tanggal 3 Desember 1988 sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi kuasa, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut.


Tindak Pidana Penggelapan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 74 /K/Kr/1973 Tanggal 10 Desember 1973
Penggelapan secara prinsipil berbeda dengan penipuan. Oleh karena itu, perbuatan materil tindak pidana penggelapan harus dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup dengan menunjuk tuduhan primer i.c. tuduhan mengenai penggelapan.

Advokat tidak perlu izin [1976] ?

Putusan MA : 12 Pebruari 1979 ; No.187 K./Kr/1976 [h.1] ;
Putusan PN Banyuwangi : 17 Pebruari 1976 ; No.1173/1975 (Rol) [h.5]

Menjalankan pekerjaan sebagai Advokat bukanlah pekerjaan yang menurut peraturan umum harus mempunyai izin

Yurisprudensi ini pernah ada, dan tidak berlaku lagi sejak lahirnya UU-18-2003 tentang Advokat