CDHukumRGSMitra masih menunggu Anda untuk bergabung di Twitter...

 
Top corners image
     
 
   
 
 
 

CDHukumRGSMitra masih menunggu Anda untuk bergabung di Twitter...

 
 
Terima undangan
 
     

CDHukumRGSMitra mengirimi Anda undangan

 
Top corners image
     
 
   
 
 
 

CDHukumRGSMitra mengundang Anda untuk bergabung di Twitter!

 
 
Terima undangan
 
     

Terdakwa tetap dipersalahkan melakukan korupsi

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 77K/Kr/1973 Tanggal 19 Nopember 1974
  1. Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi cq penggelapan walaupun ia tidak melakukannya sendiri secara langsung melainkan sengaja membiarkan orang lain menggelapkan uang negara yang ada pada Terdakwa karena Jabatannya (dalam hal ini orang lain tersebut menggunakan uang termaksud untuk tujuan-tujuan diluar tujuan semula) dan walaupun yang menguasai uang termaksud adalah bukan Terdakwa melainkan Kepala Kantor Pembayaran, yang atas perintah Terdakwa Kepala Kantor Pembayaran ini, melakukan pembayaran langsung kepada leveransir tidak dapat diterima pula anggapan Terdakwa yang mengatakan bahwa ketidak beresan prosedur pelaksanan ada pada Menteri, karna seorang Menteri hanya bertanggung jawab terhadap Politis-Beleid, sedangkan teknis beleid (pelaksanaan) tetap pada Terdakwa
  2. Terdawa dipersalahkan melakukan korupsi cq menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungan dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang bukan ia Terdakwa melainkan istri dan atau anak-anak Terdakwa.

Lalai tidak menyelidiki lebih dulu daftar yang akan ditandatangani

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 58K/Kr/1974 Tanggal 4 Pebruari 1976
1.  Lalai tidak menyelidiki lebih dulu daftar yang akan ditandatangani dalam perkara ini tidak merupakan kesengajaan sedang kesengajaan itu merupakan unsur utama dari tindak pidana penggelapan.
2. Permohonan banding Jaksa terhadap putusan mengenai tuduhan 2 subsidair pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Drt. 1951 seharusnya tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi disebabkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan bebas murni, yaitu karena unsur niat untuk memiliki barang-barang itu tidak dapat dibuktikan oleh Pengadilan Negeri.

Tindak pidana membantu Penggelapan secara berulang-ulang

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 71K/PID/1993 Tanggal 17 September 1996

"Kaidah Hukum :
 1. Bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk didalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi karena Terdakwa telah jelas melanggar ketentuan prosedur pemberian overdraft, sehingga unsur melawan hukum haruslah dinyatakan terbukti.
2. Bahwa Terdakwa sebagai pembantu tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah hanya berdasarkan perkiraan, sebab unsur kesengajaan dalam memberi bantuan sebagaimana dalam pasal 56 ayat (1) KUHP tidak dapat hanya disimpulkan dari keharusan Terdakwa menduga akan terjadinya delix yang dilakukan oleh pelaku melainkan harus secara nyata disamping dirasakan oleh yang dibantu adanya bantuan tersebut, juga bantuan tersebut benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa tidak hanya sekedar karena culpa/ lalai
Pasal/ peraturan yang terkait : 372; 56 ayat (1) dan pasal 64 KUHP"

Terdakwa Melakukan Penggelapan Uang Pemerintah Daerah

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 204K/Kr/1979 Tanggal 13 Nopember 1979

Kaidah Hukum
Perbuatan Terdakwa menggelapkan uang Pemerintah Daerah tetap merupakan
tindak pidana walaupun antara Terdakwa dan Kepala Daerah telah tercapai
perjanjian bahwa
Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dipergunakannya dan
persoalannya akan diselesaikan secara intern.


---
Email ini bebas dari virus dan malware karena Proteksi avast! Antivirus aktif.
http://www.avast.com

Walau merek terdaftar tuntutan persaingan curang dapat diajukan

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1365 K/Sip/1983 tanggal 31 Oktober 1984
Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2020 K/Pdt/1983

Walaupun merek seseorang dalam keadaan terdaftar, tuntutan Ex persaingan
Curang dapat diajukan, disamping tuntutan Ex UU Merek Tahun 1961. Daya
hukum lain dari ketentuan pasal 10 [1] UU-21-1961 tersebut dapat berupa
tuntutan pidana atau tuntutan perbuatan melawan hukum [Pasal 1365
KUHPerdata] yang tidak perlu diberikan kesempatan mengajukan tuntutan
pembatalan terlebih dahulu.

---
Email ini bebas dari virus dan malware karena Proteksi avast! Antivirus aktif.
http://www.avast.com

Pemakaian Merek Yang Diselubungi Itikad Buruk

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1000 K/Sip/1979 tanggal 24 April 1980
Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3144 K/Sip/1982 tanggal 30 Nopember 1983

Mendaftarkan dan memakai merek yang mengandung persamaan pada pokoknya
untuk sebagian maupun keseluruhannya, dapat dikualifisir sebagai
pemakaian merek yang diselubungi dengan suatu itikad kurang baik [buruk].

---
Email ini bebas dari virus dan malware karena Proteksi avast! Antivirus aktif.
http://www.avast.com

Hakim Diperkenankan Memutus Lebih Dari Tuntutan Petitum

1. Putusan Mahkamah Agung RI No.449/K/Sip/1970, menyatakan bahwa
"ketentuan ex Pasal 178 Ayat (3) HIR tidaklah bersifat kaku dan mutlak,
hakim dalam melakukan tugas peradilannya harus bertindak aktif yang
benar-benar dapat menyelesaikan perkara secara tuntas. Karena itu Hakim
(judex factie) boleh memberikan putusan yang melebihi dari apa yang
dituntut oleh penggugat sepanjang hal tersebut masih berkaitan erat
antara tuntutan yang satu dengan yang lainnya

2. Putusan Mahkamah Agung RI No.556/K/Sip/1971, menyatakan bahwa
"judec-factie dibenarkan memberikan putusan yang melebihi dari yang
digugat, sepanjang masih sesuai dengan kejadian materil dari perkara
tersebut.

---
Email ini bebas dari virus dan malware karena Proteksi avast! Antivirus aktif.
http://www.avast.com

Memproduksi Narkotika


Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1378 K/Pid/2000 Tanggal 16 November 2000
Klasifikasi            :              Narkotika/Psikotropika
Peraturan            :              Pasal 60 ayat (1) sub. c UU No.4 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Kaidah Hukum
Telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya sekedar memiliki atau menyimpan shabu shabu/psikotropika tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 60 ayat (1) sub c Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Majelis Hakim
1.      R.L. Tobing, SH.
2.      Soedarno, SH.
3.      Usman Karim, SH.
Amar Putusan Mahkamah Agung R.I.
·        Kabulkan permohonan kasasi
·        Batalkan putusan Pengadilan Tinggi;
·        Terdakwa Terbukti bersalah melakukan kejahatan "mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab bidang Kesehatan"
·        Pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Denda Rp. 25.000.000,  subsidair 3 (tiga) bulan;
·        Barang bukti dirampas untuk Negara.

Duduk perkara
·        Pengadilan Negeri Sleman telah memeriksa dan mengadili perkara atas nama Dewi Noor Wening binti Idris Sukarno
·        Bahwa Terdakwa telah memproduksi dan mengedar psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memeuhi standar termasuk Gol. I dan Gol. II;
·        Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mendapat kiriman barang jenis extacy dan shabu shabu dari Antoni Wenata dan Yongkie Bule barang barang tersebut antara lain: Extacy Supermen 150 butir ; Extacy Supermen 140 butir ; Extacy rasa Sunkis 150 butir ; Extacy jenis lie 61 butir ; Extacy warna pink 2 butir ; Shabu shabu 14 paket.
·        Bahwa selanjutnya barang barang disimpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan shabu shabu kepada istrinya dan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 1.150.000, ;
·        Bahwa ketika istrinya meninggalkan rumah naik taksi ditengah jalan ia ditangkap dan digeledah terdapat shabu shabu. Setelah itu Terdakwa langsung ditangkap di rumahnya beserta barang bukti.
·        Karena tidak memiliki izin yang sah dari Menkes RI atau memperoleh tanpa ada resep Dokter berdasarkan hasil pengujian Balai POM di Yogyakarta;

Pertimbangan Hukum MA
·        Bahwa dari keterangan saksi maupun Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut :
·        Bahwa benar saksi Siti Aminah telah datang ke rumah Terdakwa menyerahkan Sejumlah uang dan ketika saksi keluar dari rumah Terdakwa dengan naik taksi ternyata sewaktu distop dan digeledah petugas ditemukan shabu shabu yang menurut saksi Siti Aminah dibeli dari Terdakwa;
·        Bahwa terbukti pula di rumah Terdakwa ditemukan shabu shabu sebanyak 14 paket, 353 paket, satu timbangan, 4 kotak almunium dan 7 bendel plastik pembungkus yang menurut Terdakwa biasa dipergunakan untuk membungkus acara, serta uang sebanyak Rp. 1.600.000,-

Gugatan Tidak Jelas

Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 Jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 252/1968/PT/Pdt. Jo.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 502/67 G

Kaidah Hukum
1/ Putusan Pengadilan Tinggi Harus dibatalkan karena kurang cukup
pertimbangan [onvoldoende gemotiveerd] yaitu karena dalam putusannya itu
hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam
memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai
fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan
putusan Pengadilan Negeri begitu saja.

2/ Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan
soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan
fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu
mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan
adalah kurang lengkap dan karenanya harus dibatalkan

3/ Tuntutan-tuntutan yang berupa
- agar semua putusan menteri dinyatakan tidak sah tanpa menyebut
putusan-putusan mana serta
- agar segala perbuatan tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan
tidak sah tanpa menyebutkan dengan tegas perbuatan-perbuatan tergugat
yang mana yang dituntut itu, dan
- ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian
kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu,
harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah
tidak jelas/tidak sempurna

---
Email ini bebas dari virus dan malware karena Proteksi avast! Antivirus aktif.
http://www.avast.com

Gugatan Tidak Dapat Diterima

Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.




Email ini bebas virus dan malware karena avast! Antivirus proteksi aktif.


Ikrar Talak

Ikrar Talak (No. 83 K/Ag/ 1999 ) Bahwa didalam hal gugatan Ikrar Talak, dimana pihak ayah, ibu dapat diangkat sebagaisaksi dan disesuaikan dengan keterangan pada saksi dari Tergugat.








Pembatalan Nikah

KYMA : Pembatalan Nikah ( No. 411 K/Ag/Sip/1998 )  Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian pada Tingkat Kasasi adalah tidak dapat dipertimbangkan didalam masalh pembatalan nikah tersebut.

@AdvokatRGSMitra

Badan Hukum Yang Bertanggung Jawab

Putusan MA-RI No. 25.K/Sip/1973, tanggal 30 Mei 1973 | Menurut PP. No.
30 th. 1965 PN. Telekomunikasi (PT. Telkom) adalah Badan Hukum yang
bertanggung jawab dan mempunyai keuangan sendiri terpisah dari keuangan
Negara, maka Pemerintah RI Cq. Departemen perhubungan tidak dapat
digugat dalam perkara ini (mengenai perjanjian antara Telkom dengan CV.
ESGA).

pemberian ½ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

Putusan MARI nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003 : Bahwa pemberian ½
bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama,
karena pemberian ½ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara.

talak bain shughra

Putusan MARI nomor 83 K/AG/1999 : Didalam hal gugatan talak bain shughra
dimana pihak ayah, ibu, dapat diangkat sebagai saksi dan disesuaikan
dengan keterangan pada saksi dari Tergugat.

http://rgs-yurisprudensi.blogspot.com/

Tuntutan nafkah yang diajukan saat kesimpulan, harus dinyatakan tidak dapat diterima

Putusan MARI nomor 10 K/AG/1995 Tanggal 15 Agustus 1995 : Gugatan
rekonvensi ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur. Tuntutan
nafkah yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi
diajukan ke persidangan pada saat memberikan kesimpulan, maka harus
dinyatakan tidak dapat diterima.

dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenal adanya gugatan balik terhadap rekonvensi

Putusan MARI nomor 233 PK/Pdt/1991 Tanggal 20 Juni 1997 : Bahwa dalam
suatu putusan perceraian dimana seorang Hakim tidak boleh memutus apa
yang tidak menjadi petitum gugatan dimana dalam gugatan perceraian
tersebut tidak dikenal adanya gugatan balik terhadap rekonvensi.

perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai isteri

Putusan MARI nomor 02 K/AG/2001 Tanggal 29 Agustus 2002 : Bahwa suatu
perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai isteri,
seyogiyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam Pasal 3, 9, 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974.

Pemohon bukan pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan

Putusan MARI nomor 196 K/AG/1994 Tanggal 15 Nopember 1996 : Pemohon
bukan pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang
dilangsungkan secara Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam,
maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima".

permohonan kasasi atas putusan (penetapan) tentang perwalian

Kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MARI nomor 1513 K/Pdt/1994
tanggal 26 Agustus 1997 : Karena petitum berisi permohonan tentang
perceraian dan tentang perwalian yang seharusnya dapat diperiksa dan
diputus dalam satu putusan, maka petitum perwalian yang telah diputus
dalam bentuk penetapan harus dianggap sebagai putusan sehingga
permohonan kasasi atas putusan (penetapan) tentang perwalian harus
dianggap sebagai permohonan banding terhadap suatu putusan".

dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak

Kaedah Yurisprudensi : Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10
November 2000 : Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan
sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap
lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah
pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak".

Penerima Kuasa Tidak Sah

Putusan MARI nomor 359 K/PDT/1992
Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tanggal 3 Desember
1988 sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya
baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988 yang bersangkutan belum
menjadi kuasa, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat kuasa
tersebut.

Bunga Perlu Disesuaikan Dengan Yang Berlaku Di Bank Pemerintah

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1076K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret
2000 yang pada kaedahnya menyatakan "walaupun sudah diperjanjikan dan
disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga
2,5 % setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga
yang berlaku di Bank Pemerintah"

Adanya Peniruan Merek

Yurisprudensi MA-RI No. 178 K/Sip /1973 tangga 7 Mei 1973 sebagai
berikut : "Bahwa ada peniruan merek apabila merek yang bersangkutan
karena bentuk, susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang
sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu
golongan tertentu dalam masyarakat ".

Itikad Buruk Pendaftaran Merek Harus Dalam Putusan Tersendiri

Yurisprudensi Tetap MA-RI . No.284 K/Pdt /1989 tangga l 17 Oktober 1891
: adanya itikad buruk pihak yang mendaftarkan merek harus dinyatakan
dalam suatu putusan tersendiri dan tidak dapat dinyatakan sekaligus
dalam putusan pengabulan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan.

PMH & Wanprestasi Diselesaikan Tersendiri

Putusan MARI No.1875 K/Pdt/1984 : Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan
Hukum dan Perbuatan Ingar Janji. Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan
Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan
Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan 1243 KUHPerdata dalam satu
gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan
secara tersendiri.

Perubahan UU CekKosong

Perubahan UU CekKosong
Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-5-1972 No. 72 K/Kr/1970
Karena Undang-undang No. 17/1964 (tentang cheque kosong) telah di­cabut dengan Undang-undang No. 12/1971 dan terhadap terdakwa-terdakwa diperlakukan pasal 1 ayat 2 K.U.H.P., terdakwa-terdakwa dilepaskan dari Segala tuntutan hukum.
Dalam Perkara :
1. Mohamad Tohan Iljas;
2. Wilson Hutauruk.

Susunan Majelis Hakim :
1. Prof. Sardjono S.H.;
2. Busthanul Arifin S.H.;
3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

Tidak Perubahan dalam perundang-undangan

Tidak Perubahan dalam perundang-undangan
Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-3-1969 No. 136 K/Kr/1966.
Penggantian Undang-undang Deviezen tahun 1940 dengan Undang-undang tahun 1964 No. 32 tidak merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 K.U.H.P.

Dalam Perkara : Jang Thung Ming alias Joung Tjoeng Jong.
Susunan Majelis Hakim :
1. Prof. R. Subekti S.H.;
2. M. Abdurrachman S.H.;
3. Busthanul Arifin SH.;
4. Indroharto S.H.

Prinsip harga barang & jasa harus tetap dipertahankan

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23-5-1970 No. 27 K/Kr/1969.
Ketentuan pasal 1 ayat 2 K.U.H.P. berlaku juga dalam perkara yang se­dang dalam tingkat banding
Dicabutnya Undang-undang Pengendalian Harga tahun 1948 dengan di­ganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1962, bukanlah merupakan perubahan perundang-undangan, karena prinsip bahwa harga-harga dan jasa dari barang-barang harus diawasi tetap dipertahankan.
Dalam Perkara : Kwee Tjin Hok.
dengan Susunan Majelis :
1. Prof. R. Subekti S.H.;
2. Indroharto S.H.;
3. Busthanul Arifin S.H.

Gugatan tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris

Putusan MA-RI N0. 439.K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969 : Tentang tuntutan pengembalian barang/harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris

Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan MA-RI No. 1391.K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 : Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima

Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima

Petitum Tidak jelas - Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 : Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Gugatan Ditolak

Putusan MA-RI No. 28.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975 : Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak

Petitum Yang Tidak Mengenai Obyek

Putusan MA-RI No. 663.K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973 : Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak

Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan MA-RI N0. 1075.K/Sip/1980 : Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima

Gugatan Yang Ditujukan Lebih dari 1 Tergugat

Putusan MA-RI No. 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979 : Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri

Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan MA-Ri No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979; karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima

Gugatan Bercap Jempol

Putusan MA-RI No. 769.K/Sip/1975, tanggal 24 Agustus 1978: Gugatan bercap jempol yang tidak dilegalisir, berdasarkan Yurisprudensi bukanlah batal menurut hukum, tetapi selalu dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian

Surat Gugatan Bukan Akta Dibawah Tangan

Putusan MA-RI No. 840.K/Sip/1975, tanggal 4 Juli 1978 : Surat gugatan bukan merupakan Akta Dibawah Tangan, maka surat gugata tidak terikat pada Ketentuan-ketentuan Ps. 286 (2) Rbg. Jo. Stb. 1916-46 jo. Stb. 1919-776

Gugatan

Putusan MA-RI No.966.K/Sip/1974, tanggal 12 Pebruari 1976 : Sudah tepat gugatan untuk menyerahkan / mengosongkan tanah tersebut ditujukan terhadap Tergugat asal, Kotamadya pelambang, karena secara "feitelijk" asal tersebut yang menguasai tanah terperkara

Gugatan

Putusan MA-RI No.64.K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975 : Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya Surat Gugatan itu, sebab sebagaimana ternyata dalam Surat Gugatan para Penggugat/Terbanding semata-mata menuntut haknya; dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para Penggugat Terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Haji Bustami

Gugatan

Putusan MA-RI No.175.K/Sip/1974, tanggal 17 Juni 1976 : Bahwa Hakim pertama telah menjadikan isteri ke II dari Tergugat sebagai pihak III dalam perkara ini, dengan tiada lawan. Bahwa lebih tepat kepadanya diberi kedudukan dalam perkara sebagai Tergugat II di samping suaminya sebagai Tergugat I, mengingat ia masih tinggal bersama dan bersama-sama pula menguasai barang-barang cidra

Gugatan

Putusan MA-RI No.161.K/Sip/1959, tanggal 20 Juni 1959 : Gugatan yang diajukan oleh sebagian ahli warisnya terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya;

Warisan adat di tanah Batak Karo

Yurisprudensi No.179/K/ST/1961
Tentang warisan adat di tanah Batak Karo yang memperhitungkan anak perempuan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta kekayaan bapaknya (orang tuanya).

Dari Yurisprudensi tersebut terlihat bahwa secara yuridis anak perempuan adalah ahli waris, hak waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan, namun kenyataannya dalam masyarakat Batak Toba anak perempuan bukan ahli waris apalagi mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan bapaknya (orang tuanya).

Surat dakwaan batal

Suatu tuduhan tindak pidana yang dirumuskan berdasar unsur-unsur pemerasan pasal 368 KUHP merupakan kesalahan yang essensieel dan menyebabkan tuduhan tersebut batal.
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 71 K/Kr/1968

Unsur Tindak Pidana Tidak Terbukti = bebas

Karena unsur-tindak pidana, yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan, tidaklah terbukti, terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak dilepaskan dari tuntutan hukum.
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 163 K/Kr/1975