pembagian waris [Islam]

Putusan MARI nomor 350 K/AG/1994 Tanggal 28 Mei 1997

Bahwa dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam, maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan.

rgsmitra

Eksepsi senada dengan jawaban

Putusan MARI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976

Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi”, maka harus dinyatakan ditolak.


klik disini

Eksepsi tergugat tidak bersandar hukum


Putusan Mahkamah Agung RI. nomor 4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988

Bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan “atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Add caption




Pengakuan Tergugat

Putusan MARI : Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971

Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti.


Obyek perkara dan tergugat berbeda

KYMA : Putusan MARI nomor 962 K/Pdt/95 Tanggal 17 Desember 1995

Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukannya yang obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.


Beda tanggal surat kuasa dan surat gugatan

Putusan MARI Nomor 359 K/PDT/1992

Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tanggal 3 Desember 1988 sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi kuasa, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut.


Tindak Pidana Penggelapan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 74 /K/Kr/1973 Tanggal 10 Desember 1973
Penggelapan secara prinsipil berbeda dengan penipuan. Oleh karena itu, perbuatan materil tindak pidana penggelapan harus dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup dengan menunjuk tuduhan primer i.c. tuduhan mengenai penggelapan.

Advokat tidak perlu izin [1976] ?

Putusan MA : 12 Pebruari 1979 ; No.187 K./Kr/1976 [h.1] ;
Putusan PN Banyuwangi : 17 Pebruari 1976 ; No.1173/1975 (Rol) [h.5]

Menjalankan pekerjaan sebagai Advokat bukanlah pekerjaan yang menurut peraturan umum harus mempunyai izin

Yurisprudensi ini pernah ada, dan tidak berlaku lagi sejak lahirnya UU-18-2003 tentang Advokat

Ganti Rugi Karena Wanprestasi

Dalam hal satu pihak tidak memenuhi perjanjian [i.c. tidak menyerahkan kapok randu dan padi pada waktunya], pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.

Putusan MA Tanggal 16 Agustus 1959 No.176 K/Sip/1959
Dalam Perkara : Oei Tik Hien Melawan The Djong Liem
Susunan Majelis Hakim :
1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro
2. Mr. R. Soekardono
3. Mr. R. Subekti

Pembatalan Perikatan

Perjanjian jual beli i.c. jual beli toko-toko, yang dalam perjanjiannya ditentukan bahwa jual beli itu akan pecah dengan sendirinya bila pembeli setelah waktu yang ditentukan tidak melunasi sisa uang pembeliannya, pemecahannya berdasarkan pasal 1226 BW., tetap harus dimintakan kepada Hakim.

Karena setelah pada waktu yang ditentukan itu pembeli tidak melunasi sisa uang pembeliannya, penjual diam saja dan kemudian selama 8 tahun berturut-turut membiarkan pembeli memungut uang sewa terhadap toko-toko itu, penjual harus dianggap telah melepaskan haknya akan pemecahan jual-beli dan pembeli dianggap telah sebagai pemilik dari toko-toko tersebut.

Putusan MA tanggal 30 November 1955 No. 14 K/Sip/1953
Dalam Perkara : Haji Abdul Madjit bin Datjing lawan Abdul Karim
Susunan Majelis Hakim :
1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro
2. Mr. M.H. Tirtaamidjaja
3. Mr. R. Soekardono

Terdakwa tetap dipersalahkan melakukan korupsi

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 77K/Kr/1973 Tanggal 19 Nopember 1974
  1. Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi cq penggelapan walaupun ia tidak melakukannya sendiri secara langsung melainkan sengaja membiarkan orang lain menggelapkan uang negara yang ada pada Terdakwa karena Jabatannya (dalam hal ini orang lain tersebut menggunakan uang termaksud untuk tujuan-tujuan diluar tujuan semula) dan walaupun yang menguasai uang termaksud adalah bukan Terdakwa melainkan Kepala Kantor Pembayaran, yang atas perintah Terdakwa Kepala Kantor Pembayaran ini, melakukan pembayaran langsung kepada leveransir tidak dapat diterima pula anggapan Terdakwa yang mengatakan bahwa ketidak beresan prosedur pelaksanan ada pada Menteri, karna seorang Menteri hanya bertanggung jawab terhadap Politis-Beleid, sedangkan teknis beleid (pelaksanaan) tetap pada Terdakwa
  2. Terdawa dipersalahkan melakukan korupsi cq menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungan dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang bukan ia Terdakwa melainkan istri dan atau anak-anak Terdakwa.

Lalai tidak menyelidiki lebih dulu daftar yang akan ditandatangani

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 58K/Kr/1974 Tanggal 4 Pebruari 1976
1.  Lalai tidak menyelidiki lebih dulu daftar yang akan ditandatangani dalam perkara ini tidak merupakan kesengajaan sedang kesengajaan itu merupakan unsur utama dari tindak pidana penggelapan.
2. Permohonan banding Jaksa terhadap putusan mengenai tuduhan 2 subsidair pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Drt. 1951 seharusnya tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi disebabkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan bebas murni, yaitu karena unsur niat untuk memiliki barang-barang itu tidak dapat dibuktikan oleh Pengadilan Negeri.

Tindak pidana membantu Penggelapan secara berulang-ulang

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 71K/PID/1993 Tanggal 17 September 1996

"Kaidah Hukum :
 1. Bahwa unsur melawan hukum tidaklah dapat diartikan dalam pengertian sempit melainkan harus diartikan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk didalamnya ketentuan yang tidak tertulis maupun kebiasaan yang seharusnya dipatuhi karena Terdakwa telah jelas melanggar ketentuan prosedur pemberian overdraft, sehingga unsur melawan hukum haruslah dinyatakan terbukti.
2. Bahwa Terdakwa sebagai pembantu tidak dapat dinyatakan terbukti bersalah hanya berdasarkan perkiraan, sebab unsur kesengajaan dalam memberi bantuan sebagaimana dalam pasal 56 ayat (1) KUHP tidak dapat hanya disimpulkan dari keharusan Terdakwa menduga akan terjadinya delix yang dilakukan oleh pelaku melainkan harus secara nyata disamping dirasakan oleh yang dibantu adanya bantuan tersebut, juga bantuan tersebut benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa tidak hanya sekedar karena culpa/ lalai
Pasal/ peraturan yang terkait : 372; 56 ayat (1) dan pasal 64 KUHP"

Terdakwa Melakukan Penggelapan Uang Pemerintah Daerah

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 204K/Kr/1979 Tanggal 13 Nopember 1979

Kaidah Hukum
Perbuatan Terdakwa menggelapkan uang Pemerintah Daerah tetap merupakan
tindak pidana walaupun antara Terdakwa dan Kepala Daerah telah tercapai
perjanjian bahwa
Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dipergunakannya dan
persoalannya akan diselesaikan secara intern.


---
Email ini bebas dari virus dan malware karena Proteksi avast! Antivirus aktif.
http://www.avast.com

Walau merek terdaftar tuntutan persaingan curang dapat diajukan

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1365 K/Sip/1983 tanggal 31 Oktober 1984
Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2020 K/Pdt/1983

Walaupun merek seseorang dalam keadaan terdaftar, tuntutan Ex persaingan
Curang dapat diajukan, disamping tuntutan Ex UU Merek Tahun 1961. Daya
hukum lain dari ketentuan pasal 10 [1] UU-21-1961 tersebut dapat berupa
tuntutan pidana atau tuntutan perbuatan melawan hukum [Pasal 1365
KUHPerdata] yang tidak perlu diberikan kesempatan mengajukan tuntutan
pembatalan terlebih dahulu.

---
Email ini bebas dari virus dan malware karena Proteksi avast! Antivirus aktif.
http://www.avast.com

Pemakaian Merek Yang Diselubungi Itikad Buruk

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1000 K/Sip/1979 tanggal 24 April 1980
Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3144 K/Sip/1982 tanggal 30 Nopember 1983

Mendaftarkan dan memakai merek yang mengandung persamaan pada pokoknya
untuk sebagian maupun keseluruhannya, dapat dikualifisir sebagai
pemakaian merek yang diselubungi dengan suatu itikad kurang baik [buruk].

---
Email ini bebas dari virus dan malware karena Proteksi avast! Antivirus aktif.
http://www.avast.com

Hakim Diperkenankan Memutus Lebih Dari Tuntutan Petitum

1] Putusan Mahkamah Agung RI No.449/K/Sip/1970, menyatakan bahwa "ketentuan ex Pasal 178 Ayat (3) HIR tidaklah bersifat kaku dan mutlak, hakim dalam melakukan tugas peradilannya harus bertindak aktif yang benar-benar dapat menyelesaikan perkara secara tuntas. Karena itu Hakim (judex factie) boleh memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dituntut oleh penggugat sepanjang hal tersebut masih berkaitan erat antara tuntutan yang satu dengan yang lainnya

2] Putusan Mahkamah Agung RI No.556/K/Sip/1971, menyatakan bahwa "judec-factie dibenarkan memberikan putusan yang melebihi dari yang digugat, sepanjang masih sesuai dengan kejadian materil dari perkara tersebut.

Memproduksi Narkotika


Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1378 K/Pid/2000 Tanggal 16 November 2000
Klasifikasi            :              Narkotika/Psikotropika
Peraturan            :              Pasal 60 ayat (1) sub. c UU No.4 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Kaidah Hukum
Telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya sekedar memiliki atau menyimpan shabu shabu/psikotropika tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 60 ayat (1) sub c Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Majelis Hakim
1.      R.L. Tobing, SH.
2.      Soedarno, SH.
3.      Usman Karim, SH.
Amar Putusan Mahkamah Agung R.I.
·        Kabulkan permohonan kasasi
·        Batalkan putusan Pengadilan Tinggi;
·        Terdakwa Terbukti bersalah melakukan kejahatan "mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab bidang Kesehatan"
·        Pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Denda Rp. 25.000.000,  subsidair 3 (tiga) bulan;
·        Barang bukti dirampas untuk Negara.

Duduk perkara
·        Pengadilan Negeri Sleman telah memeriksa dan mengadili perkara atas nama Dewi Noor Wening binti Idris Sukarno
·        Bahwa Terdakwa telah memproduksi dan mengedar psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memeuhi standar termasuk Gol. I dan Gol. II;
·        Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mendapat kiriman barang jenis extacy dan shabu shabu dari Antoni Wenata dan Yongkie Bule barang barang tersebut antara lain: Extacy Supermen 150 butir ; Extacy Supermen 140 butir ; Extacy rasa Sunkis 150 butir ; Extacy jenis lie 61 butir ; Extacy warna pink 2 butir ; Shabu shabu 14 paket.
·        Bahwa selanjutnya barang barang disimpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan shabu shabu kepada istrinya dan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 1.150.000, ;
·        Bahwa ketika istrinya meninggalkan rumah naik taksi ditengah jalan ia ditangkap dan digeledah terdapat shabu shabu. Setelah itu Terdakwa langsung ditangkap di rumahnya beserta barang bukti.
·        Karena tidak memiliki izin yang sah dari Menkes RI atau memperoleh tanpa ada resep Dokter berdasarkan hasil pengujian Balai POM di Yogyakarta;

Pertimbangan Hukum MA
·        Bahwa dari keterangan saksi maupun Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut :
·        Bahwa benar saksi Siti Aminah telah datang ke rumah Terdakwa menyerahkan Sejumlah uang dan ketika saksi keluar dari rumah Terdakwa dengan naik taksi ternyata sewaktu distop dan digeledah petugas ditemukan shabu shabu yang menurut saksi Siti Aminah dibeli dari Terdakwa;
·        Bahwa terbukti pula di rumah Terdakwa ditemukan shabu shabu sebanyak 14 paket, 353 paket, satu timbangan, 4 kotak almunium dan 7 bendel plastik pembungkus yang menurut Terdakwa biasa dipergunakan untuk membungkus acara, serta uang sebanyak Rp. 1.600.000,-

Gugatan Tidak Jelas

Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 Jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 252/1968/PT/Pdt. Jo.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 502/67 G

Kaidah Hukum
1/ Putusan Pengadilan Tinggi Harus dibatalkan karena kurang cukup
pertimbangan [onvoldoende gemotiveerd] yaitu karena dalam putusannya itu
hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam
memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai
fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan
putusan Pengadilan Negeri begitu saja.

2/ Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan
soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan
fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu
mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan
adalah kurang lengkap dan karenanya harus dibatalkan

3/ Tuntutan-tuntutan yang berupa
- agar semua putusan menteri dinyatakan tidak sah tanpa menyebut
putusan-putusan mana serta
- agar segala perbuatan tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan
tidak sah tanpa menyebutkan dengan tegas perbuatan-perbuatan tergugat
yang mana yang dituntut itu, dan
- ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian
kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu,
harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah
tidak jelas/tidak sempurna

Gugatan Tidak Dapat Diterima


Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Ikrar Talak

Ikrar Talak (No. 83 K/Ag/ 1999 ) Bahwa didalam hal gugatan Ikrar Talak, dimana pihak ayah, ibu dapat diangkat sebagaisaksi dan disesuaikan dengan keterangan pada saksi dari Tergugat.

Pembatalan Nikah

KYMA : Pembatalan Nikah ( No. 411 K/Ag/Sip/1998 )  Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian pada Tingkat Kasasi adalah tidak dapat dipertimbangkan didalam masalh pembatalan nikah tersebut.

@AdvokatRGSMitra

Badan Hukum Yang Bertanggung Jawab

Putusan MA-RI No. 25.K/Sip/1973, tanggal 30 Mei 1973 | Menurut PP. No.
30 th. 1965 PN. Telekomunikasi (PT. Telkom) adalah Badan Hukum yang
bertanggung jawab dan mempunyai keuangan sendiri terpisah dari keuangan
Negara, maka Pemerintah RI Cq. Departemen perhubungan tidak dapat
digugat dalam perkara ini (mengenai perjanjian antara Telkom dengan CV.
ESGA).

pemberian ½ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

Putusan MARI nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003 : Bahwa pemberian ½
bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama,
karena pemberian ½ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara.

talak bain shughra

Putusan MARI nomor 83 K/AG/1999 : Didalam hal gugatan talak bain shughra
dimana pihak ayah, ibu, dapat diangkat sebagai saksi dan disesuaikan
dengan keterangan pada saksi dari Tergugat.

http://rgs-yurisprudensi.blogspot.com/

Tuntutan nafkah yang diajukan saat kesimpulan, harus dinyatakan tidak dapat diterima

Putusan MARI nomor 10 K/AG/1995 Tanggal 15 Agustus 1995 : Gugatan
rekonvensi ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur. Tuntutan
nafkah yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi
diajukan ke persidangan pada saat memberikan kesimpulan, maka harus
dinyatakan tidak dapat diterima.

dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenal adanya gugatan balik terhadap rekonvensi

Putusan MARI nomor 233 PK/Pdt/1991 Tanggal 20 Juni 1997 : Bahwa dalam
suatu putusan perceraian dimana seorang Hakim tidak boleh memutus apa
yang tidak menjadi petitum gugatan dimana dalam gugatan perceraian
tersebut tidak dikenal adanya gugatan balik terhadap rekonvensi.

perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai isteri

Putusan MARI nomor 02 K/AG/2001 Tanggal 29 Agustus 2002 : Bahwa suatu
perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai isteri,
seyogiyanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam Pasal 3, 9, 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974.

Pemohon bukan pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan

Putusan MARI nomor 196 K/AG/1994 Tanggal 15 Nopember 1996 : Pemohon
bukan pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang
dilangsungkan secara Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam,
maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima".

permohonan kasasi atas putusan (penetapan) tentang perwalian

Kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MARI nomor 1513 K/Pdt/1994
tanggal 26 Agustus 1997 : Karena petitum berisi permohonan tentang
perceraian dan tentang perwalian yang seharusnya dapat diperiksa dan
diputus dalam satu putusan, maka petitum perwalian yang telah diputus
dalam bentuk penetapan harus dianggap sebagai putusan sehingga
permohonan kasasi atas putusan (penetapan) tentang perwalian harus
dianggap sebagai permohonan banding terhadap suatu putusan".

dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak

Kaedah Yurisprudensi : Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10
November 2000 : Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan
sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap
lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah
pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak".

Penerima Kuasa Tidak Sah

Putusan MARI nomor 359 K/PDT/1992
Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tanggal 3 Desember
1988 sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya
baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988 yang bersangkutan belum
menjadi kuasa, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat kuasa
tersebut.

Bunga Perlu Disesuaikan Dengan Yang Berlaku Di Bank Pemerintah

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1076K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret
2000 yang pada kaedahnya menyatakan "walaupun sudah diperjanjikan dan
disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga
2,5 % setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga
yang berlaku di Bank Pemerintah"

Adanya Peniruan Merek

Yurisprudensi MA-RI No. 178 K/Sip /1973 tangga 7 Mei 1973 sebagai
berikut : "Bahwa ada peniruan merek apabila merek yang bersangkutan
karena bentuk, susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang
sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu
golongan tertentu dalam masyarakat ".

Itikad Buruk Pendaftaran Merek Harus Dalam Putusan Tersendiri

Yurisprudensi Tetap MA-RI . No.284 K/Pdt /1989 tangga l 17 Oktober 1891
: adanya itikad buruk pihak yang mendaftarkan merek harus dinyatakan
dalam suatu putusan tersendiri dan tidak dapat dinyatakan sekaligus
dalam putusan pengabulan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan.

PMH & Wanprestasi Diselesaikan Tersendiri

Putusan MARI No.1875 K/Pdt/1984 : Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan
Hukum dan Perbuatan Ingar Janji. Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan
Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan
Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan 1243 KUHPerdata dalam satu
gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan
secara tersendiri.

Perubahan UU CekKosong

Perubahan UU CekKosong
Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-5-1972 No. 72 K/Kr/1970
Karena Undang-undang No. 17/1964 (tentang cheque kosong) telah di­cabut dengan Undang-undang No. 12/1971 dan terhadap terdakwa-terdakwa diperlakukan pasal 1 ayat 2 K.U.H.P., terdakwa-terdakwa dilepaskan dari Segala tuntutan hukum.
Dalam Perkara :
1. Mohamad Tohan Iljas;
2. Wilson Hutauruk.

Susunan Majelis Hakim :
1. Prof. Sardjono S.H.;
2. Busthanul Arifin S.H.;
3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

Tidak Perubahan dalam perundang-undangan

Tidak Perubahan dalam perundang-undangan
Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-3-1969 No. 136 K/Kr/1966.
Penggantian Undang-undang Deviezen tahun 1940 dengan Undang-undang tahun 1964 No. 32 tidak merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 K.U.H.P.

Dalam Perkara : Jang Thung Ming alias Joung Tjoeng Jong.
Susunan Majelis Hakim :
1. Prof. R. Subekti S.H.;
2. M. Abdurrachman S.H.;
3. Busthanul Arifin SH.;
4. Indroharto S.H.

Prinsip harga barang & jasa harus tetap dipertahankan

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23-5-1970 No. 27 K/Kr/1969.
Ketentuan pasal 1 ayat 2 K.U.H.P. berlaku juga dalam perkara yang se­dang dalam tingkat banding
Dicabutnya Undang-undang Pengendalian Harga tahun 1948 dengan di­ganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1962, bukanlah merupakan perubahan perundang-undangan, karena prinsip bahwa harga-harga dan jasa dari barang-barang harus diawasi tetap dipertahankan.
Dalam Perkara : Kwee Tjin Hok.
dengan Susunan Majelis :
1. Prof. R. Subekti S.H.;
2. Indroharto S.H.;
3. Busthanul Arifin S.H.

Gugatan tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris

Putusan MA-RI N0. 439.K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969 : Tentang tuntutan pengembalian barang/harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris

Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan MA-RI No. 1391.K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 : Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima

Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima

Petitum Tidak jelas - Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 : Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Gugatan Ditolak

Putusan MA-RI No. 28.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975 : Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak

Petitum Yang Tidak Mengenai Obyek

Putusan MA-RI No. 663.K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973 : Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak

Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan MA-RI N0. 1075.K/Sip/1980 : Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima

Gugatan Yang Ditujukan Lebih dari 1 Tergugat

Putusan MA-RI No. 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979 : Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri

Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan MA-Ri No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979; karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima

Gugatan Bercap Jempol

Putusan MA-RI No. 769.K/Sip/1975, tanggal 24 Agustus 1978: Gugatan bercap jempol yang tidak dilegalisir, berdasarkan Yurisprudensi bukanlah batal menurut hukum, tetapi selalu dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian