RGS Mitra : Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I

Perubahan UU CekKosong

2011-12-09T04:53:00.001-08:00

Perubahan UU CekKosong
Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-5-1972 No. 72 K/Kr/1970
Karena Undang-undang No. 17/1964 (tentang cheque kosong) telah dicabut dengan Undang-undang No. 12/1971 dan terhadap terdakwa-terdakwa diperlakukan pasal 1 ayat 2 K.U.H.P., terdakwa-terdakwa dilepaskan dari Segala tuntutan hukum.
Dalam Perkara :
1. Mohamad Tohan Iljas;
2. Wilson Hutauruk.

Susunan Majelis Hakim :
1. Prof. Sardjono S.H.;
2. Busthanul Arifin S.H.;
3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

Tidak Perubahan dalam perundang-undangan

2011-12-09T04:49:00.001-08:00

Tidak Perubahan dalam perundang-undangan
Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-3-1969 No. 136 K/Kr/1966.
Penggantian Undang-undang Deviezen tahun 1940 dengan Undang-undang tahun 1964 No. 32 tidak merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 K.U.H.P.

Dalam Perkara : Jang Thung Ming alias Joung Tjoeng Jong.
Susunan Majelis Hakim :
1. Prof. R. Subekti S.H.;
2. M. Abdurrachman S.H.;
3. Busthanul Arifin SH.;
4. Indroharto S.H.

Prinsip harga barang & jasa harus tetap dipertahankan

2011-12-09T04:37:00.000-08:00

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23-5-1970 No. 27 K/Kr/1969.
Ketentuan pasal 1 ayat 2 K.U.H.P. berlaku juga dalam perkara yang sedang dalam tingkat banding
Dicabutnya Undang-undang Pengendalian Harga tahun 1948 dengan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1962, bukanlah merupakan perubahan perundang-undangan, karena prinsip bahwa harga-harga dan jasa dari barang-barang harus diawasi tetap dipertahankan.
Dalam Perkara : Kwee Tjin Hok.
dengan Susunan Majelis :
1. Prof. R. Subekti S.H.;
2. Indroharto S.H.;
3. Busthanul Arifin S.H.

Gugatan tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris

2011-09-17T08:35:00.001-07:00

Putusan MA-RI N0. 439.K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969 : Tentang tuntutan pengembalian barang/harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris

Gugatan Tidak Dapat Diterima

2011-09-17T08:33:00.001-07:00

Putusan MA-RI No. 1391.K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 : Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima

Gugatan Tidak Dapat Diterima

2011-09-17T08:31:00.001-07:00

Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima

Petitum Tidak jelas - Gugatan Tidak Dapat Diterima

2011-09-17T08:24:00.000-07:00

Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 : Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Gugatan Ditolak

2011-09-17T08:23:00.001-07:00

Putusan MA-RI No. 28.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975 : Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak

Petitum Yang Tidak Mengenai Obyek

2011-09-17T08:20:00.001-07:00

Putusan MA-RI No. 663.K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973 : Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak

Gugatan Tidak Dapat Diterima

2011-09-17T08:17:00.001-07:00

Putusan MA-RI N0. 1075.K/Sip/1980 : Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima

Gugatan Yang Ditujukan Lebih dari 1 Tergugat

2011-09-17T08:15:00.001-07:00

Putusan MA-RI No. 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979 : Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri

Gugatan Tidak Dapat Diterima

2011-09-17T08:12:00.000-07:00

Putusan MA-Ri No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979; karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima

Gugatan Bercap Jempol

2011-09-17T08:10:00.000-07:00

Putusan MA-RI No. 769.K/Sip/1975, tanggal 24 Agustus 1978: Gugatan bercap jempol yang tidak dilegalisir, berdasarkan Yurisprudensi bukanlah batal menurut hukum, tetapi selalu dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian

Surat Gugatan Bukan Akta Dibawah Tangan

2011-09-17T08:09:00.000-07:00

Putusan MA-RI No. 840.K/Sip/1975, tanggal 4 Juli 1978 : Surat gugatan bukan merupakan Akta Dibawah Tangan, maka surat gugata tidak terikat pada Ketentuan-ketentuan Ps. 286 (2) Rbg. Jo. Stb. 1916-46 jo. Stb. 1919-776

Gugatan

2011-08-16T02:58:00.001-07:00

Putusan MA-RI No.966.K/Sip/1974, tanggal 12 Pebruari 1976 : Sudah tepat gugatan untuk menyerahkan / mengosongkan tanah tersebut ditujukan terhadap Tergugat asal, Kotamadya pelambang, karena secara "feitelijk" asal tersebut yang menguasai tanah terperkara

Gugatan

2011-08-16T02:56:00.000-07:00

Putusan MA-RI No.64.K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975 : Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya Surat Gugatan itu, sebab sebagaimana ternyata dalam Surat Gugatan para Penggugat/Terbanding semata-mata menuntut haknya; dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para Penggugat Terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Haji Bustami

Gugatan

2011-08-16T02:55:00.001-07:00

Putusan MA-RI No.175.K/Sip/1974, tanggal 17 Juni 1976 : Bahwa Hakim pertama telah menjadikan isteri ke II dari Tergugat sebagai pihak III dalam perkara ini, dengan tiada lawan. Bahwa lebih tepat kepadanya diberi kedudukan dalam perkara sebagai Tergugat II di samping suaminya sebagai Tergugat I, mengingat ia masih tinggal bersama dan bersama-sama pula menguasai barang-barang cidra

Gugatan

2011-08-16T02:53:00.001-07:00

Putusan MA-RI No.161.K/Sip/1959, tanggal 20 Juni 1959 : Gugatan yang diajukan oleh sebagian ahli warisnya terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya;

Warisan adat di tanah Batak Karo

2011-07-07T22:05:00.000-07:00

Yurisprudensi No.179/K/ST/1961

Tentang warisan adat di tanah Batak Karo yang memperhitungkan anak perempuan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta kekayaan bapaknya (orang tuanya).

Dari Yurisprudensi tersebut terlihat bahwa secara yuridis anak perempuan adalah ahli waris, hak waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan, namun kenyataannya dalam masyarakat Batak Toba anak perempuan bukan ahli waris apalagi mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan bapaknya (orang tuanya).

Surat dakwaan batal

2011-07-04T09:29:00.001-07:00

Suatu tuduhan tindak pidana yang dirumuskan berdasar unsur-unsur pemerasan pasal 368 KUHP merupakan kesalahan yang essensieel dan menyebabkan tuduhan tersebut batal.
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 71 K/Kr/1968

Unsur Tindak Pidana Tidak Terbukti = bebas

2011-07-04T09:23:00.000-07:00

Karena unsur-tindak pidana, yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan, tidaklah terbukti, terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak dilepaskan dari tuntutan hukum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 163 K/Kr/1975

Uang Pengganti Kepada Terdakwa [korupsi]

2011-07-04T09:21:00.000-07:00

Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum bahwa uang pengganti yang dapat diwajibkan kepada terdakwa dalam tindak pidana korupsi untuk dibayar tidak boleh melebihi harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 620 K/Pid/1987

hukuman bersarat

2011-07-04T09:19:00.000-07:00

Terhadap tindak pidana ekonomi dapat juga dijatuhkan hukuman bersarat.
Yurisprudensi Mahkamah Agung : No. 462 K/Kr/1981

Pengadilan Tinggi Salah Menerapkan Hukum Pembuktian

2011-07-04T09:15:00.000-07:00

Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 192 K/Kr/1979

Perlawanan terhadap putusan verstek

2011-07-04T09:11:00.000-07:00

Perlawanan terhadap putusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.
Yurisprudensi Mahkamah Agung : No. 542 K/Sip/1972

Perlawanan terhadap putusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.
Yurisprudensi Mahkamah Agung : No. 307 K/Sip/1975

Dengan Uang Panjar Belum Ada Jual Beli

2011-07-04T09:09:00.000-07:00

Dengan adanya uang panjar saja, belumlah ada jual beli mengenai rumah tersengketa.
Yurisprudensi Mahkamah Agung : No. 86 K/Sip/1972

Harta firma yang telah bubar

2011-07-04T09:08:00.000-07:00

Harta firma yang telah bubar tidak dapat berubah menjadi harta pribadi selama belum diadakan vereffening.
Yurisprudensi Mahkamah Agung : No. 718 K/Sip/1974

Lampau waktu

2011-07-04T09:07:00.001-07:00

Lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak.
Yurisprudensi Mahkamah Agung : No. 457 K/Sip/1974

tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris

2011-07-04T09:05:00.001-07:00

Di dalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris.
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 177 K/Sip/1976

ganti rugi tidak dapat diberikan karena tidak dituntut

2011-07-04T09:03:00.001-07:00

Dalam perkara ini ganti rugi tidak dapat diberikan karena tidak dituntut; soal ganti rugi tersebut dapat dituntut kemudian dengan perkara lain.
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 689 K/Sip/1974

Putusan Tidak Terperinci Harus Dibatalkan

2011-07-04T09:01:00.001-07:00

Kaidah hukum: putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri,karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan.
Yurisprudensis Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1975

sita conservatoir

2011-07-04T08:59:00.001-07:00

Kaidah hukum: Persetujuan atas sita conservatoir oleh pihak ketiga dapat diputuskan lebih dahulu daripada pokok perkara.
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 607 K/Sip/1974

Dalam Jual Beli Tidak Ada Bunga

2011-07-04T08:56:00.001-07:00

Kaidah hukum : Dalam jual beli tidak ada persoalan bunga; maka tuntutan penggugat mengenai bunga 6 % sebulan karena keterlambatan pembayaran oleh tegugat selaku pembeli, tidak dapat dikabulkan.
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1061 K/Sip/1973

Besarnya Ganti Rugi

2011-07-04T08:52:00.000-07:00

Kaidah hukum: Soal besarnya ganti rugi (karena meninggalnya anak penggugat oleh tidak hati-hatinya tergugat) dalam hal ini pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan,yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran.
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1977

Dengan Maksud Memiliki [secara] Melawan Hukum

2011-07-04T08:49:00.000-07:00

Kaidah hukum : Judex Factie telah salah menafsirkan unsur Dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Apabila seorang mengambil barang yang bukan merupakan jaminan hutang maka dapat ditafsirkan dengan maksud memiliki secara melawan hak.
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1590 K/PID/1997

Putusan PN Bebas Tidak Murni

2011-07-04T08:46:00.000-07:00

Kaidah hukum: Oleh karena judex facti/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dan Penuntut Umum/Jaksa dapat membuktikan, putusan Pengadilan Negeri bebas tidak murni karena judex facti /Pengadilan Negeri salah menafsirkan unsur memiliki sebab pengambilan BPKB dan KTP a.n. Marsini tanpa seizin pemiliknya atau orang tuanya (Mesiyem) yang kemudian oleh Terdakwa dijadikan jaminan hutang, maka permohonan kasasi tersebut pantas dikabulkan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung : No. 1213 K/Pid/1994

Mengembalikan Uang Korban

2011-07-04T08:41:00.000-07:00

Kaidah hukum : Dalam putusan perkara pidana syarat khusus mengembalikan uang milik korban pada hakekatnya adalah masalah perdata dan oleh karenanya tidak dapat disamakan dengan keharusan mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 14 C (1) KUHP

Yurisprudensi Mahkamah Agung : No. 933 K/Pid/1994

Kerusakan [Pidana]

2011-07-04T08:38:00.000-07:00

Kaidah hukum : Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat dikenakan kepada para Terdakwa, sebab unsur melakukan kekerasan dalam pasal 170 (1) KUHP bukan merupakan alat / usaha untuk mencapai tujuan (niat para terdakwa), sehingga seandainya pun terjadi kerusakan hanyalah merupakan akibat saja dari perbuatan kekerasan tersebut lebih tepat dikenakan pasal 406 (1) KUHP.

Yurisprudensi Mahkamah Agung : No. 329 K/Pid/1996

Biaya Perkara [kasasi]

2011-07-04T08:36:00.001-07:00

Kaidah hukum: Meskipun permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dikabulkan, akan tetapi karena pemohon kasasi tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon kasasi tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 812 K/Pid/1997

Barang Bukti

2011-07-04T08:33:00.000-07:00

Kaidah hukum: Adalah tepat dan benar beralasan hukum apabila barang bukti berupa kapal motor yang terbukti dipergunakan oleh pelaku Tindak Pidana dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran, dirampas untuk Negara, tanpa perlu mempertimbangkan pemilik dari kapal motor tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1166 K/PID/1997

Unsur Tindak Pidana Kelalaian/Kealpaan [terdakwa dibebaskan]

2011-04-07T22:41:00.000-07:00

Putusan MA No. 1104 K/Pid/1990

Tanggal 27 Februari 1993

Judex Factie telah salah menerapkan hukum, sebab korban jatuh karena terserempet oleh pengendara sepeda yang didepannya dan karena jatuhnya ke kanan maka korban tergilas oleh roda bus yang dikemudikan terdakwa ; ternyata kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa berada di jalur yang benar atau di sebelah kiri, sehingga tidak terbukti tidak adanya unsur kelalaian/kealpaan pada diri terdakwa dan Mahkamah Agung Mengadili sendiri. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut.

Sumber : Yurisprudensi Mahakamah Agung R.I. 1994 H.7

Gugatan Tidak Diterima

2011-03-02T06:51:00.001-08:00

Putusan MA No.1260 K/Sip/1980
Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Sekarlin pribadi

Pembeli Yang Beritikad Baik

2011-03-02T06:45:00.001-08:00

Putusan MA No.1230 K/Sip/1980
Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum

Tanggung Jawab Pengurus PT

2011-03-02T06:44:00.001-08:00

Putusan MA No.268 K/Sip/1980
Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri

Banding-4

2011-02-18T16:50:00.001-08:00

Nomor Putusan : 881 K/Sip/1973
Tanggal 12 Maret 1973

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi/terbanding: bahwa tidak pernah diberitahukan kepadanya mengenai permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dalam kasasi/pembanding, sehingga ia tidak dapat mempergunakan haknya membuat kontra memori banding guna menyempurnakan pembuktiannya di Pengadilan Tinggi; tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi karena Pengadilan Tinggi rnemeriksa dan memutus sesuatu perkara pada tingkat banding dalam kaseluruhan.

Banding-3

2011-02-18T16:39:00.001-08:00

Nomor Putusan : 876 K/Sip/i973
Tanggal 24 Desember 1973
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung: karena penggugat tidak mengajukan banding, Pengadilan Tinggi hanya meninjau dan mempertimbangkan bagian-bagian tuntutan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri

Banding-2

2011-02-18T16:38:00.001-08:00

Nomor Putusan 663 K/Sip/1971
Tanggal 8 Juni 1973
Undang-undang tidak mewajibkan pembanding untuk mengajukan risalah banding. Apabila dikehendaki alasan-alasan banding boleh dimasukkan dalam risalah kasasi.

Banding

2011-02-18T16:08:00.001-08:00

KYMA : Nomor Putusan : 1018 K/Sip/1972
Tanggal 22 November 1974

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Karena penggugat-terbanding nyatanya tidak menyatakan mohon banding; maka ía dianggap telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri meskipun gugatannya hanya untuk sebagian saja dikabulkan; maka dalam pemeriksaan tingkat banding ini bagian gugatan penggugat-terbanding yang tidak dikabulkan itu tidak ditinjau kembali.

Nebis In Idem

2011-01-03T19:31:00.000-08:00

Putusan No. 1226 K/Pdt/2001
Tanggal 20 Mei 2002
Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem.

Eksepsi dan Surat Kuasa

2011-01-03T19:28:00.000-08:00

Putusan No. 1992 K/Pdt/2000
Tanggal 23 Oktober 2002

Bila eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd);
Surat kuasa yang tidak menyebutkan semua nama-nama tergugat secara lengkap tidak menyebabkan surat kuasa tidak sah.

Posita dan Petitum Beda, Gugatan Tak DIterima

2011-01-03T19:25:00.001-08:00

Putusan No. 586 K/Pdt/2000
Tanggal 23 Mei 2001
Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur.

Tertanggung Wajib Memberitahukan Keadaan Yang Sebenarnya

2011-01-03T19:20:00.001-08:00

Putusan No. 698 PK/Pdt/2001
Tanggal 27 Februari 2003

Secara yuridis tertanggung mempunyai kewajiban untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya dari kapal yang akan diasuransikan, jika ternyata ada yang disembunyikan sewaktu penutupan polis asuransi maka perjanjian asuransi batal demi hukum.

Alasan Gugatan Perceraian

2011-01-03T19:18:00.001-08:00

Putusan No. 1354 K/Pdt/2000
Tanggal 18 september 2003

Suami istri yang telah pisah tempat selama empat tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

2011-01-03T19:15:00.000-08:00

Putusan No. 620 K/Pdt/1999
Tanggal 29 Desember 1999

Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri.

Penentuan Jumlah Seluruh Utang Pemohon Kasasi

2011-01-03T19:10:00.000-08:00

Putusan No. 031 K/N/1999
Tanggal 17 Mei 2000

Dalam hal penetuan jumlah seluruh utang pemohon kasasi, dapat ditentukan dengan pasti dalam proses pencocokan piutang-piutang pada rapat verifikasi dan bila ada saling perbedaan dalam rapat verifikasi yang tidak dapat didamaikan oleh hakim pengawas, maka akan ditempuh prosedur Renvoi ke Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Kewenangan Pengadilan Niaga Tidak Dapat Disingkirkan oleh Arbitrase

2011-01-03T19:08:00.000-08:00

Putusan No. 019 K/N/1999
Tanggal 9 Agustus 1999

Status hukum (legal status) dan kepastian hukum (legal capacity) pengadilan niaga yang berkarakter Extra ordinary court yang khusus menyelesaikan permohonan pailit, tidak dapat disingkirkan kewenangannya oleh arbitrase dalam kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai extra judicial.

Penerbitan Sertifikat Tanah Prona

2011-01-03T19:05:00.000-08:00

Putusan No. 4540 K/Pdt/1998
Tanggal 26 September 2000
Bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui "prona" (proyek nasional), bukan ditentukan oleh status tanah asal, tetapi merupakan cara pensertifikatan tanah dengan proses cepat dan biaya ringan, karena mendapat subsidi dari pemerintah.

Somasi Tidak Sama Dengan Eksekusi

2011-01-03T19:03:00.001-08:00

Putusan No. 2580 K/pdt/1998
Tanggal 26 Januari 2001

Bahwa perlawanan yang diajukan dengan dalil somasi terhadap putusan pengadilan negeri dan dalam putusan pengadilan negeri tersebut para pelawan tidak di ikut sertakan sebagai pihak yang berperkara, perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sebab somasi tidak sama dengan eksekusi.

Penyesuaian Bunga Pinjaman

2011-01-03T19:01:00.000-08:00

Putusan No. 1076 K/Pdt/1996
Tanggal 9 Maret 2000
Walaupun sudah diperjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar Rp. 2,5 % setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank pemerintah yaitu sebesar 18% setahun.

Pembayaran Uang Asuransi Harus Diberikan Kepada Tertanggung

2011-01-03T19:00:00.001-08:00

Putusan no. 2831 K/Pdt/1996
Tanggal 7 Juli 1997

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut penggugat.
Pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada tertanggung yang namanya tercantum dalam polis sehingga sesuai dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang claim.
Pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan polis merupakan perbuatan melawan hukum.

Status Keperdataan Principal

2011-01-03T18:58:00.000-08:00

Putusan No. 922 K/Pdt/1995
Tanggal 31 Oktober 1997

Status keperdataan principal dapat dialihkan kepada guarantor diluar tuntutan pembayaran hutang, karena penjamin selamanya adalah penjamin atas hutang principal yang tidak mampu membayar hutang, maka kepada diri guarantor tidak dapat dimintakan pailit, sedangkan yang dapat dituntut hanyalah pelunasan hutang.

Penyewa Tidak Berhak Mengajukan Bantahan

2011-01-03T18:56:00.000-08:00

Putusan No. 1403 K/Pdt/1995
Tanggal 28 Agustus 1997

Penyewa tidak berhak mengajukan bantahan terhadap sita eksekusi, yang berhak melakukan bantahan eksekusi adalah pemilik atau orang yang merasa bahwa ia pemilik barang yang disita

Kekilafan Tidak Merupakan Alasan Membatalkan Putusan

2010-11-15T23:24:00.001-08:00

Putusan MARI : Reg.No.3 K/Kr./1967 tanggal 16 September 1967 [hlm.62]
Pengadilan Tinggi Surabaya : No.65/1966 Pid. [hlm.60]
Pengadilan Negeri BLITAR : No.97/1965 B [hlm.55]

KECHILAFAN dalam hal pemberian kualifikasi, tidak merupakan alasan untuk membatalkan putusan hakim bawahan ; kechilafan serupa itu akan diperbaiki oleh Mahkamah Agung tingkat kasasi, meskipun permohonan kasasi ditolak

Putusan Yang Mengandung Pembebasan Tidak Dapat Dimintakan Banding

2010-11-15T23:18:00.001-08:00

Putusan MA : Reg.No.19 K/Kr./1969 tanggal 28 Maret 1970 [hlm.71]
Pengadilan Tinggi Makassar : No.12/1965/PT./Pid. [hlm.66]

Putusan yang mengandung pembebasan tidak dapat dimintakan banding, kecuali dapat dibuktikan dalam memori bandingnya bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah pembebasan tidak murni.

Alasan Perceraian, Tuntutan Nafkah & Pembagian Harta Tidak Bisa Diajukan Bersama [di Pengadilan Negeri]

2010-11-15T23:10:00.001-08:00

Putusan Mahkamah Agung Reg. No.1020 K/Pdt/1986.
Dalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakuai oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka guagatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawainan putus karena perceraian dapat dikabulkan.
Tuntutan biaya nafkah hidup bagi isteri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.
Di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum harus ditambahkan "memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan.

MA Tidak Dapat Menggantungkan Putusan

2010-11-15T22:50:00.000-08:00

MARI : No.93 K/Sip/1969 tanggal 19 April 1969
PT Di JAKARTA : No.31/1968 PT. Perdata [hlm.34]
PN BANDUNG : No.834/1955 Sipil [hlm.31]

Mahkamah Agung tidak dapat menggantungkan putusannya pada suatu putusan yang masih akan dijatuhkan

Pasal 1 ayat 2 KUHPidana

2010-11-15T22:45:00.001-08:00

Putusan MARI : No.27 K/Kr./1969 tanggal 23 Mei 1970 [hlm.90]
PT EKONOMI SEMARANG : No.42/1962/Pid./E/PT.Smg. [hlm.88]
PN PURBOLINGGO : No.3/K.E./1961 [hlm.84]

1/ Ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHPidana berlaku juga dalam perkara-perkara yang sedang dalam tingkat banding
2/ Dicabutnya Undang-Undang pengendalian harga tahun 1948 dengan digantinya oleh peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.9 tahun 1962 bukanlah merupakan perubahan per-Undang-Undang-an, karena prinsip bahwa harga-harga & jasa dari barang-barang harus tetap diawasi tetap dipertahankan.

Kerugian Akibat Penyitaan

2010-11-15T22:32:00.000-08:00

Putusan Pengadilan Tinggi DKI-JAKARTA No.185/1952/P.T. Perdata
Tanggal 10 Pebruari 1954 [h.12]
Kerugian selaku akibat pensitaan conservatoir harus diganti oleh pemohon pensitaan, apabila untuk pensitaan ternyata tidak ada alasan. Ketiadaan alasan ini disimpulkan dari hal, bahwa gugat-pokok ditolak

Perdamaian [dading]

2010-11-15T20:53:00.001-08:00

Terhadap keputusan perdamaian tidak mungkin diadakan permohonan banding.
Dalam perkara : I Wajan Sota lawan Ni Ktut Sukenadi cs.
Susunan Majelis :
1. Prof. R. Subekti SH
2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH
3. Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH

Larangan Sita Terhadap Harta Yang Sudah Dijadikan Jaminan Hutang Bank

2010-11-15T19:53:00.000-08:00

No. Putusan MA : 394.K/Pdt./1984 ; 31 Maret 1985
tidak diperkenankannya meletakkan "sita jaminan" (conservatoir beslagh) terhadap harta kekayaan yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank.

Putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya

2010-11-10T21:55:00.000-08:00

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.828 K/Pid/1984 Tanggal 3 September 1984 :
Putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Sumber : Kutipan Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung R.I. Perkara No. 1943 K/PID.SUS/2008

Tindak Pidana Korupsi

2010-10-31T10:13:00.001-07:00

Putusan Mahkamah Agung RI No.204 K/Kr/1979
Tanggal 22 Nopember 1979
Atas nama Terdakwa : Achmad Marsuki.

Kaedah Hukum :
Bahwa perbuatan terdakwa menggelapkan uang pemerintah daerah, tetap merupakan tindak pidana korupsi, walaupun antara terdakwa dan Kepala Daerah telah tercapai perjanjian bahwa terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dipergunakan dan persoalannya akan diselesaikan secara interen.

s.i. 31 Oktober 2010

Harta Perkawinan

2010-10-31T10:10:00.000-07:00

Tentang Harta Perkawinan
Putusan Mahkamah Agung RI No.1448 K/Sip/1974
Tanggal 1 Desember 1976

Antara : Lamtiur Boru Pakpahan melawan Hariman Gultom.

Kaedah Hukum :

Sejak berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga dengan terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama antara bekas suami-isteri tersebut.

s.i 30 Oktober 2010

Perbuatan Tidak Menyenangkan

2010-10-26T00:42:00.001-07:00

Putusan Mahkamah Agung RI : 30 Juni 1992 No.160 K/Pid/1989
PT. JAWA BARAT : 12/9/1988 No.116/Pid/B/1988/PT.Bdg
PN INDRAMAYU : 9 April 1988 No.51/Pid/B/1987
Terdakwa yang adalah seorang Pengacara [Penegak Hukum] yang mengerti hukum, secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan memaksa orang lain, yaitu karena ucapan terdakwa terhadap saksi [korban] yang memberikan ancaman-ancaman untuk melaporkan ke Polisi dalam menyelesaikan perkara [perdata], maka tindakan tersebut sebagai seorang pengacara dapat dikwalifikasikan sebagai PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN, sehingga mengakibatkan saksi [korban] berusaha memperoleh blanko akta jual beli, di-isi sendiri, lalu terbit AJB No.33/200/1985 dengan menetapkan tanah dan bangunan serta mesin seharga Rp. 12 Juta dijual kepada terdakwa

Perbuatan Melawan Hukum

2010-10-26T00:34:00.000-07:00

Putusasn Mahkamah Agung RI : 30 Desember 1975 ; No.562 K/Sip/1973
Pertimbagan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung bahwa tergugat-tergugat / pembanding-pembanding memasukkan pengaduan kepada Polisi untuk menyelamatkan hak mereka tidaklah bertentangan dengan hukum ; sedang mengenai penahanan terhadap penggugat-penggugat / terbanding-terbanding hal ini adalah semata-mata wewenang Polisi, yang akibatnya tidak dapat dipikulkan kepada tergugat-tergugat / pembanding-pembanding.

Ganti Rugi Karena Sita

2010-10-26T00:22:00.000-07:00

PN RANGKASBITUNG No.17/1950 Tanggal 7 Pebruari 1952
Kerugian sebagai akibat suatu pensitaan conservatoir tidak dapat dimintakan penggantian, oleh karena pensitaan itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum [onrechtmatige daad].

Perbuatan Melawan Hukum

2010-10-26T00:10:00.001-07:00

Putusan Mahkamah Agung : Reg.No.206 K/Sip./1955 Tanggal 10 Januari 1957

Tidaklah benar, bahwa seorang pemohon pensitaan conservatoir dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum melulu berdasarkan alasan, bahwa gugatan pokok ditolak. IN CASU pemohon pensitaan suatu truck dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena kini truct tersebut merupakan alat yg diperlukan oleh tergugat dalam melakukan perusahaan pengangkutan, sedang penggugat berdiam saja membiarkan pensitaan truct itu [lihat pasal 197 ayat 8 H.I.R.].
Dalam hubungan intergentiel mengenai perbuatan melawan hukum, Hukum Adat dianggap berlaku oleh karena lebih luwes dari pada hukum BW. Menurut hukum Adat kerugian selaku akibat perbuatan melanggar hukum, tidak selalu harus seluruhnya diganti oleh si-pelanggar hukum, melainkan dibuka kemungkinan membebankan sebagian dari kerugian kepada si penderita

Perjanjian Lisan

2010-09-02T09:05:00.000-07:00

Perjanjian lisan baru merupakan perjanjian permulaan yang akan ditindaklanjuti dan belum dibuat di depan Notaris, belum mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sehingga tidak mempunyai akibat hukum.
Tindakan Terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami-isteri
Perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami dan belum disetujui isteri maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum

Download YMA : 2691 PK/Pdt/1996

Yurisprudensi MA : 30 K/Pdt/1995

2010-09-02T08:58:00.000-07:00

“Amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang kurang lengkap/tepat sehingga memerlukan pertimbangan, yaitu:

Pada amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung poin 5.
Bahwa bagian masing-masing ahli waris laki-laki dan perempuan ditentukan sama disesuikan dengan tingkat keahliwarisan masing-masing dari almarhum Mungkus bin Jamilin”

Detailnya download disini

Hukum yang harus diperlakukan

2010-04-26T22:57:00.001-07:00

Putusan Mahkamah Agung tgl 12-5-1976 No.1501 K/Sip/1975
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung:
Meskipun tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut adalah tanah milik adat, karena transaksi dilakukan di depan notaris (perjanjian jual beli dan pemindahan hak dengan hak untuk membeli kembali) maka harus diperlakukan Hukum Perdata BW dalam kasus ini.

Dalam perkara: Dominggus Souisa lawan Drs.Aliwar Sihotang
susunan majelis hakim
1. Indroharto, SH
2. Achmad Soelaiman, SH
3. Sri Widojati Wiratmo Soekito, SH

Peranan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah

2010-04-26T22:47:00.001-07:00

Putusan Mahkamah Agung tgl 20-8-1975 No.502 K/Sip/1973
Karena Kepala Kantor Pendaftaran Tanah bukan pejabat yang berwenang untuk pembagian warisan, maka pembagian harus dilakukan di depan hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon.

Dalam perkara : Ny.Suzana Jacomina Manubulu/Wairisal lawan 1. Ny. Louisa Christina Tungga/Waisal, 2. Nn.Theresia Wairisa.
susunan majelis hakim :
1. Dari.R.Santoso Poedjosoebroto, SH
2. Sri Widojati Wiratmo Soekito, SH
3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH

Undang-undang Landreform

2010-04-26T22:36:00.000-07:00

Putusan Mahkamah Agung tgl 25-11-1975 No.1068 K/Sip/1974
Tanah sengketa (terletak dalam kota Medan) bukanlah tanah pertanian yang dimaksud dalam Undang-Undang No.56 Prp 1960 maka sengketa ini tidak dikuasai oleh Undang-Undang Landreform.

Dalam perkara : Lie Bok Lim lawan ahli waris mendiang Datuk Achmad Sjamsura, yaitu : 1. Sa’adah, 2. Aisjah, 3. Sofjan dkk dan 1. Lee Goat Lam, 2. Lee Djoe le dkk.

susunan majelis hakim
1. Indroharto, SH
2. R.Saldiman Wirjatmo, SH
3. R.Z Asikin kusumah Atmadja, SH

Jual beli tanah

2010-04-26T22:31:00.001-07:00

Putusan Mahkamah Agung tgl 19 Desember 1958 No.344 K/Sip/1958.
Untuk syahnya jual beli tanah pikukuh dalam kota besar Surakarta (bulan januari 1950) harus ada izin dari Pemerintah Kota Besar Surakarta Bagian Surakarta.

Dalam perkara : R.Aju Somoatmojo alias Sudijatmi lawan Sudjito Padmowidagdo, Sitasmi Padmowidagdo.

Jual Beli Tanah dengan Syarat

2010-04-26T22:26:00.001-07:00

Putusan Mahkamah Agung tgl 21-5-1963 No.156 K/Sip/1963
Dalam hal telah terjadi jual – beli tanah dengan perjanjian, bahwa penjual dibolehkan tetap tinggal di dalam rumahnya di atas tanah itu selama hidup sedang sepeninggalannya rumah harus dibongkar.
Maka sepeninggalan penjual tersebut pembeli/pemilik tanah dapat menuntut pembongkaran rumah itu terhadap akhli waris yang tinggal disitu dengan tidak usah menggugat semua akhli waris.

Dalam perkara Nai Usman (Dima) baru Tampubolon dkk lawan Binoni Pardede

susunan majelis hakim
1. R.Wirjono Prodjodikoro
2. Sutan Adul Hakim, SH
3. H. Abdurrahman, SH

Penggadaian Tanah

2010-04-26T22:20:00.001-07:00

Putusan Mahkamah Agung tgl 1-4-1975 No.1272 K/Sip/1973
Amar putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yang berbunyi : “Menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali sawah tersebut kepada penggugat tanpa syarat setidak-tidaknya dengan syarat menerima uang tebusan dari penggugat sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pengadilan”.
Adalah kurang tepat. Kata-kata : “setidak-tidaknya dengan syarat.........dst” seharusnya dihilangkan, karena pasal 7 ayat 1 Perpu No.56/1960 adalah bersifat memaksa yakni gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih, harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan dan dalam hal ini tidak dapat dilemahkan karena telah diperjanjikan oleh kedua pihak yang berpekara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip lembaga gadai.

Dalam perkara Bok Purnama al Sukarsih lawan Bok Tijamah al Muginten

Susunan majelis hakim
1. Dari.R.Santoso Poedjosoebroto, SH
2. Busthanul Arifin, SH
3. Samsudin Aboebakar, SH

Gadai Tanah

2010-04-26T22:16:00.000-07:00

Putusan Mahkamah Agung tgl 10-10-1974 No.903 K/Sip/1972
Istilah hak gadai yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No.56 tahun 1960 pasal 7 adalah sama halnya dengan jual beli sende tanah, oleh karenanya tanah tersebut harus dikembalikan tanpa uang tebusan.

Dalam perkara
1. Isman melawan
1. BH.Rodijah
2. BH. Kasbolah dkk

Susunan majelis hakim
1. Dari.R.Santoso Poedjosoebroto, SH
2. Indroharto, SH
3. D.H.Lumbanradja, SH

Penggadaian tanah

2010-04-26T22:12:00.000-07:00

Putusan Mahkamah Agung tgl 17-5-1976 No.38 K/Sip/1961
Walaupun dalam perkara ini yang digugatkan adalah tanah pekarangan dengan rumah diatsnya, menurut Mahkamah Agung pasal 7 No.56/1960 dapat diperlakukan analag sehingga pekarangan dan rumah haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pemberian kerugian.

Dalam perkara Saanah lawan Maimunah

Susunan majelis hakim
1. Mr.R.Wirjono Prodjodikoro
2. Mr.R.Soekardono
3. Mr.R.Subekti

Penggadaian Tanah

2010-04-26T22:08:00.001-07:00

Putusan Mahkamah Agung tgl 4-12-1975 No.531 K/Sip/1975
Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung: Bahwa oleh karena hingga kini ½ bagian sawah perkara masih dikuasai oleh tergugat II Pong Masina karena dasar dipegang gadai sebanyak satu ekor kerbau dan uang sebanyak RP.375,-maka adalah patut menurut rasa keadilan apabila ½ bagian itu dibayar /ditebus oleh penggugat kepada Pong Masina sebesar kerbau dan uang gadai itu (i.c sawah digadaikan pada zaman pemerintah N.I.C.A)

Dalam perkara
1. Th B.Sampe
2. Pong Manisa lawan Indo’la’bi

Susunan majelis
1. Indroharto , SH
2. Sri Widojati Wiratmo Soekito, SH
3. D.H.Lumbanradja, SH

Sebelum Ada UU TUN - Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara

2010-04-05T21:53:00.000-07:00

Putusan mahkamah agung Tanggal 22 November 196 No.421 K/Sip/1969

Sebelum ada undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Berwenang Untuk memeriksa dan memutus gugatan-gugatan terhadap Pemerintah Indonesia.

Gugurnya surat wasiat

2010-04-05T21:17:00.001-07:00

Putusan mahkamah agung tgl 15/1/1976 No.550 K/Sip/1973

Pertimbangan pengadilan negeri yang dibenarkan pengadilan tinggi danmahkamah agung.
Bantahan yang diajukan tergugat bahwa wasiat itu tidak berlaku lagi karena pembuat wasiat telah masuk islam, tidak dapat dibenarkan bahwa dalam undang-undang tidak disebutkan bahwa pemberi wasiat atau penerima wasiat tukar agama menyebabkan batalnya wasiat itu.(i.c.mengenai wasiat (testamen) yang dibuat oleh notaris).
Dalam perkara Steven Ferdinand lawan kepala kantor urusan agama kotapradja banda aceh,dan kawan-kawan.

Susunan majelis hakim
BRM.Ng.Hanindyopoetro Sosropranoto SH
DH.Lumbanradja SH
R.Z.Asikin Kusumah Atmadja SH.

Penentuan harta peninggalan dengan wasiat

2010-04-05T21:10:00.001-07:00

Putusan mahkamah agung tgl 6/4/1976 No.990 K/Sip/1974.

Pertimbangan pengadilan negeri yang dibenarkan pengadilan tinggi danmahkamah agung.
Menurut yurisprudensi mahkamah agung hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris,dalam hal ada ahli yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu,hibah tersebut harus dibatalkan dan diadakan pembagian lagi.
Dalam perkara Para Syechun binti S.Umar Alatas lawan Para.Muznah binti S.Umar Alatas.

Susunan majelis hakim :
DH Lumbanradja SH
Samsudin Abubakar SH
Indroharto SH.

Warisan yang belum dibagi

2010-04-05T21:05:00.001-07:00

Putusan mahkamah agung tgl 3/4/1968 No.116 K/Sip/1967

Penjualan hak waris atau warisan yang belum dibagi-bagi tidaklah bertentangan dengan hukum adat ataupun hukum islam, sedang untuk penjualan hak waris ini ahli waris yang menjualnya tidak diharuskan meminta persetujuan lebih dulu dari ahli waris yang lain.

Dalam perkara Awod Aldjaedi, Muhamad bin Badar Badjari lawan Galib Badjari, Achmad bin Badar Badjari.

Perwalian anak setelah perceraian

2010-04-05T21:02:00.001-07:00

Putusan mahkamah agung No.239 K/Sip/1968

Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masihkecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya.
Dalam perkara Tjiioe Tiang Hin lawan Kwee Poey Tjoe Nio

Susunan majelis hakim
Prof.Subekti SH.
Sardjono SH
Bustanul Arifin SH.

Kewajiban hukum orang tua terhadap anak sesudah perceraian

2010-04-05T20:51:00.001-07:00

Putusan mahkamah agung tgl 30/8/1969 No.239 K/Sip/1969

Perimbangan pengadilan tinggi yang dibenarkan olehmahkamah agung:
Kewajiban membiayai penghidupan pendidikan dan pemeliharaan anak,tidak hanya dibebankan kepada ayah saja,tetapi juga kepada ibu,sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari jumlah maksud.
Dalam perkara Oim Abdurrochim lawan Nanat Warnasih binti H.Rosyit.

Susunan majelis hakim :
M.Abdurrahman SH
Z.Asikin Kusumah Atmadja SH
Sardjono SH

Alasan-alasan perceraian

2010-04-05T20:45:00.001-07:00

Putusan mahkamah agung No.239 K/Sip/1968.

Menurut perkembangan yurisprudensi dewasa ini “oonheelbare tweespalt” dapat diperlakukan sebagai alasan perceraian terhadap pihak-pihak yang tunduk pada BW.
Dalam perkara Tjioe Tiang Hin lawan Kwee Poey Tjoe Nio

Susunan majelis hakim :
Prof.Subekti S.H.
Sardjono S.H.
Bustanul Arifin SH.

Perkawinan di luar negeri

2010-04-05T20:41:00.000-07:00

Putusan mahkamah agung No.349 K/Sip/1967.

Pengadilan berwenang untuk menilai syah tidaknya perkawinan yang dilakukan di luar negeri (i.c putusan pengadilan negeri:”menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Tiongkok,propinsi Kwan Tieng,Kota Moyan pada tanggal 13/9/1973,tidak sah menurut UU yang berlaku di indonesia,”dikuatkan oleh mahkamah agung.

Dalam perkara :Para.Lie Kwei Sin lawan Woen Chie Kie.
Susunan majelis hakim
Prof.Soebekti SH
Sardjono SH
Z.Asikin Kusumah Atmadja SH.

Perkawinan campuran

2010-04-05T20:38:00.001-07:00

Putusan mahkamah agung tgl 16/2/1955 No.245 K/Sip/1953

Permintaan akan keterangan yang diperlukan oleh seorang wanita yang hendak kawin dengan laki-laki yang berlainan agama guna memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 ordinansi perkawinan campuran S.1898-158, tidak boleh ditolak atas alasan yang semata-mata berdasarkan perbedaan agama itu.
Dalam perkara R.H.Sadikin Soeriatmadja,pemohon.

Penggantian wali

2010-04-05T20:34:00.001-07:00

Putusan mahkamah agung tgl 11/11/1975 No.499 K/Sip/1972
Pencabutan perwalian hanya dapat dilakukan berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam pasal 53 jo 49 UU No.1/1974.
Dalam perkara Sulaeman Pangaribuan, Wesly Pangaribuan lawan Isak Butarbutar.

Susunan majelis hakim
DH.Lumbanradja S.H.
Bustanul Arifin S.H
R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

Tugas balai harta peninggalan

2010-04-05T20:29:00.001-07:00

Putusan mahkamah agung tgl 20/6/1973 No.89 K/Sip/1973.

Amar putusan pengadilan negeri,yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi, yang berbunyi “Mengangkat Camat sebagai pengawas pelaksana pemecahan dan pembagian rumah dan tanah........”dan “Mengangkat kepala perwalian balai harta peninggalan cirebon sebagai saksi dalam pembagian tersebut” dirobah menjadi “Mengangkat kepala perwalian balai harta peninggalan cirebon untuk mewakili tergugat apabila tergugat tidak bersedia atau berhalangan melakukan pembagian dari barang sengketa berdasarkan keputusan ini.”

Dalam perkara Oey Sin Joe Vs. Lauw Giok Kian alias Sri Mulja.

Susunan majelis hakim
Prof.R.Subekti S.H.
R.Z Asikin Kusumah Atmadja S.H.
Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

Cara pengangkatan wali

2010-04-05T20:24:00.001-07:00

Putusan mahkamah agung tgl 24/4/1975 No.102 K/Sip/1973.

Untuk menentukan mengenai perwalian terhadap seorang anak,berdasarkan baik pasal 63 Ordonansi perkawinan orang indonesia kristen maupun pasal 229 KUH Perdata harus terlebih dulu didengar para keluarga sedarah dan semenda yang terdekat daripada anak tersebut.
Dalam perkara : Frans Lasila Jusuf lawan Jeane Natalia Tanuwidjaya.

Susunan majelis hakim :
Prof.R.Subekti SH.
Indroharto SH.
R.Z.Asikin Kusumah Atmadja SH.